Kurikulum 2013 versus Kebijakan UN

Kurikulum 2013 vs UN

Ganti menteri ganti Kurikulum. Begitulah yang sering dikatakan oleh orang. Semoga ini tidak benar, walau kesan yang ditangkap oleh publik kurang lebih seperti itu.

Perubahan adalah keniscayaan. Tetapi sejatinya perubahan kurikulum tersebut harus membawa pendidikan ke arah yang lebih baik.  Tidak sekedar ganti kulit. Tidak sekedar ganti baju. Dan kemudian tidak merubah apapun. Akhirnya out put yang dihasilkan pun tidak pernah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jadilah perubahan kurikulum tersebut sekedar merubah administrasi dan format persiapan mengajar. Tidak bermakna dan tidak memberikan nilai plus terhadap peningkatan kualitas pendidikan di negeri ini.

Tidak mengherankan apabila sebagian pengamat dan praktisi pendidikan menolak pemberlakuan kurikulum 2013 di tahun pelajaran baru nanti. Tentu penolakan ini bukan tanpa alasan, sikap pemerintah yang  terkesan terburu-buru dalam menyiapkan kurikulum 2013 ini adalah salah satunya.  Alasan lain, Pemerintah belum melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap implementasi kurikulum KTSP yang sekarang sedang berlaku.  Kesan yang tertangkap juga adalah perubahan kurikulum ini sebagai reaksi Kementerian Pendidikan terhadap maraknya tawuran pelajar akhir-akhir ini.

Terlepas dari pro kontra terhadap kuriklum 2013 ini penulis mencoba melihat semangat yang ada dalam Kurikulum tersebut. Standar Kelulusan yang tercantum dalam Kurikulum 2013 memang ideal. Pertama, aspek sikap, menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.  Kedua, aspek Keterampilan, menjadi pribadi yang berkemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah Abstrak dan konkret. Ketiga, aspek Pengetahuan, menjadi pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan berwawasan Kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban.

Tentu, melihat kompetensi lulusan yang tercantum rasanya tidak ada seorang pun yang akan menolak semangat Kurikulum ini. Tetapi persoalannya tidak hanya berhenti di situ. Kebijakan ideal terkadang tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Dan “hebatnya” lagi konsep ideal itu bertabrakan dengan kebijakan lainnya yang diterapkan di dunia pendidikan. Contoh kasus adalah kebijakan Ujian Nasional (UN).

Kurikulum 2013  bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir dan bertindak efektif dan kreatif. Kurikulum ini juga bertujuan merubah paradigma penilaian yang  tidak hanya melihat sisi kognitif tetapi bagaiamana proses pendidikan melihat aspek yang lainnya secara utuh. Aspek afektif dan psikomotorik. Sikap dan prilaku peserta didik juga menjadi perhatian.

Konsep itu menjadi seperti tidak bermakna ketika kita dihadapkan pada kebijakan UN. Kebijakan yang kontraproduktif dengan tujuan kurikulum di atas. Lihat saja, bagaimana sekolah akhirnya cenderung mengabaikan  proses pembelajaran yang menekankan penumbuhan kreatifitas, keberanian bertanya, semangat untuk menemukan, dan pembelajaran yang menyenangkan. Sekolah juga abai terhadap penumbuhan karakter yang dibutuhkan peserta didik untuk mampu menjalani kehidupan dengan baik. Kelulusan hanya diukur oleh sederet angka-angka. Padahal itu hanya bagian kecil dari paramater kelulusan dan keberhasilan pendidikan.

Walaupun pemerintah seringkali berargumenasi bahwa UN bukan satu-satunya penentu kelulusan tetapi faktanya kalau UN-nya tidak tidak memenuhi nilai minimal maka tetap saja peserta didik tidak akan lulus walaupun prilaku dan nilai yang lainnya tidak ada masalah.

Kebijakan UN telah mereduksi tujuan dari kurikulum itu sendiri. Pendidikan seolah-olah berubah menjadi mesin produksi yang mencetak nilai dan ijazah. Sedangkan nilai-nilai dan karakter yang ingin dibangun dalam pendidikan justru diabaikan.

Sederet kasus yang terjadi sudah membuktikan bahwa kebijakan UN tidak sejalan dengan semangat perubahan kurikulum yang dilakukan oleh Kementrian Pendidikan. Sebut saja, kasus bocornya kunci jawaban yang dilakukan oleh guru. Bahkan ada sekolah yang secara terorganisir melakukan tindak kecurangan demi memperoleh predikat lulus 100%. Belum lagi dengan kasus-kasus depresi yang menimpa peserta didik yang tidak lulus. Proses pembelajaran selama sekian tahun hanya ditentukan oleh beberapa mata pelajaran yang dikerjakan dalam beberapa jam saja. Posisi sekolah dan peserta didik akhirnya “dipaksa” untuk mampu mengerjakan soal-soal UN. Progam Bimbingan Belajarpun jadi laris manis.  Segala macam cara ditempuh. Dari yang halal sampai yang haram. Targetnya satu, bisa mengerjakan soal dan Lulus. Ironis.

Melihat kondisi tersebut, masihkah pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan melaksanakan kebijakan UN sebagai penentu kelulusan peserta didik, yang jelas-jelas bertentangan dengan semangat perubahan yang diusung dalam Kurikulum 2013 tersebut?***

Salam Sukses,

M. Furqon Zahidi Motivator Edukasi

twitter@mfurqonzahidi

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s